KPPS PROTES INSENTIF PADA PEMILU 9 APRIL

Setiap menjelang Pemilu, sungguh tak dapat dielakkan bahwa pemilu 2014 selalu menjadi  salah satu hot topic di mana- mana. Sebagian besar WNI mulai menentukan siapa pemimpin dan wakil rakyat yang akan dipilihnya pada 9 April nanti. Dana yang luar biasa besarnya pun akhirnya digulirkan.

Nah, ketika sudah berbicara dana, maka pembicaraan pun jelas menjadi semakin hot. Di Seteluk contohnya, sejumlah dana yang akan diterima petugas TPS nantinya tak luput dari pembicaraan, boleh dibilang sama hotnya dengan calon pemimpinnya. Tahu kenapa? Ini dia ceritanya.

Menjalankan pemilu yang sukses bukanlah pekerjaan mudah. Terlebih lagi kalau sudah terjun langsung ke TPS. Sungguh berat tugas yang diemban anggota KPPS karena disitulah perwujudan demokrasi yang sebenarnya terjadi. Insentif lebih harusnya pantas diterima oleh mereka yang bertugas di setiap TPS. Apalagi pemilu yang berskala nasional, tentu pekerjaan mereka akan semakin berat. Namun, pada kenyataannya insentif yang akan diterima petugas TPS nantinya justru lebih rendah dari insentif yang diterima pada saat pemilihan gubernur. Hal ini diutarakan Kanahan, S. T. yang saat ini menjadi promoter anti golput daerah Seteluk.

“Menurut kabar yang saya terima, anggota KPPS untuk pemilu 9 April nanti akan mendapat insentif hanya 350 ribu dan 400 ribu untuk ketua. Padahal di KSB saja diperkirakan ada 300 TPS. Ini menandakan bahwa DPT pada tahun ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sehingga otomatis pekerjaan anggota KPPS akan semakin berat. Keadaan ini sungguh berbanding terbalik dengan insentif yang diterima sewaktu pemilihan gubernur yang justru lebih tinggi dari insentif yang akan diterima saat pemilu 9 April nanti. Sementara tugas yang mereka lakukan boleh dibilang tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan tugas pada pemilihan berskala nasional” tutur Kanahan.

Bahkan informasi yang diterima dari PPK, saat ini KPU dan Panwaslu justru mengusulkan saksi partai di setiap TPS. Hal ini bukan tidak mungkin insentif yang diterima KPPS akan berkurang. Sementara seperti yang kita ketahui, saksi partai akan muncul jika memang diusulkan oleh partai yang memiliki kepentingan dan sepantasnya menjadi tugas dari partai politik. KPU dan Panwaslu mestinya focus pada kegiatan yang menjadi tugasnya pada pemilu, bukannya sibuk mengusulkan saksi-saksi untuk setiap partai. Akhirnya, dampak dari semua ini bukannya suka cita dalam berdemokrasi tetapi yang muncul justru berbagai protes terutama calon-calon anggota KPPS. Di Desa Air Suning dan Seteluk saja, calon-calon anggota KPPS banyak menolak ketika ditawari membentuk KPPS. Penolakan ini berasalan dengan tugas yang begitu berat yang akan mereka emban dengan insentif yang tak sebanding. Semoga saja kejadian ini menarik perhatian pemerintah demi lancarnya kegiatan demokrasi kita yang akan datang. (HW)